Putusan MK Bisa Berdampak pada Masa Jabatan Presiden

Putusan MK Bisa Berdampak pada Masa Jabatan Presiden  – Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengatakan keputusan MK mengenai gugatan masa jabatan wakil presiden bisa berdampak pada masa jabatan presiden. Alasannya, aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket. Jadi, bila MK menerima gugatan dan memperbolehkan wakil presiden menjabat lebih dari dua periode, putusan itu bisa berlaku pula pada masa jabatan presiden. “Ini bukan masalah sepele, ini masalah serius sekali,” kata Jimly kepada Tempo, kemarin. Menurut Jimly, perpanjangan masa jabatan pemimpin negara lebih dari dua periode bakal menyurutkan semangat demokrasi. “Harus diingat prinsip jantungnya demokrasi itu ada pembatasan dan pergantian kekuasaan secara damai dan teratur,” ujar dia. Hal senada juga diungkapkan bekas Wakil Ketua MK, Harjono. Dia mengingatkan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu yang tidak memisahkan antara presiden dan wakil presiden. Dengan begitu, “Kalau MK mengabulkan boleh satu kali lagi, semuanya berubah,” kata Harjono. MK saat ini tengah menangani uji materi perkara Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan yang mengatur ihwal masa jabatan wakil presiden tersebut sebelumnya menjadi obyek gugatan yang dilayangkan oleh Partai Persatuan Indonesia. Gugatan itu berawal ketika sejumlah pihak menginginkan Wakil Presiden Jusuf Kalla maju kembali menjadi calon wakil presiden. Sedangkan Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan itu. Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, tidak bersedia berkomentar mengenai perkara yang sedang ditangani lembaganya itu. “Nanti akan disampaikan jika memang sudah ada putusan,” kata dia. Ia hanya memastikan bahwa saat ini perkara itu sedang berjalan. Mengenai kapan bakal selesai, ia juga tidak bersedia mengungkapkannya. “Bergantung pada berat-ringannya perkara dan banyaknya saksi atau ahli yang dihadirkan.