Penanganan Korupsi Mulai Merambah ke Pengembalian Aset

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi sejumlah lembaga penegak hukum hingga pertengahan 2018. Peneliti Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengatakan langkah penegak hukum telah meningkat ke upaya pengembalian aset. Menurut catatan ICW, sejak awal 2018 semua institusi penegakan hukum— kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi—tidak lagi hanya menjadikan kerugian negara sebagai dasar untuk menjerat pidana korupsi. “Namun ketiganya memperlebar cakupan pidana, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perintangan terhadap penyidikan atau obstruction of justice,” ujarnya, kemarin. Pengembalian aset dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara. Contohnya dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

KPK mengembangkan kasus korupsi yang melibatkan elite politik, pihak swasta, hingga aparat sipil negara ke ranah tindak pidana pencucian uang. Pada 1 Januari hingga 30 Juni 2018, tercatat 139 kasus korupsi dengan 351 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. ICW mencatat kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 1,09 triliun dengan nilai suap mencapai Rp 42,1 miliar. Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling sering digunakan para koruptor. Tercatat ada 39 kasus korupsi bermodus penyalahgunaan anggaran dengan nilai kerugian negara Rp 86,5 miliar. Selain itu, modus pembuatan laporan fiktif sering digunakan. Terdapat 111 kasus korupsi menggunakan modus laporan fiktif dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 52,2 miliar. “Modus lebih banyak ke penyalahgunaan anggaran, baik dari proses perencanaan maupun pengadaan,” ujarnya. Sedangkan kelompok yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah kalangan aparat sipil negara, yang mencapai 101 orang. Kemudian menyusul anggota DPRD (68 orang), pihak swasta (61 orang), kepala desa (29 orang), kepala daerah (22 orang), pejabat pengadaan (19 orang), aparat desa (11 orang), dan anggota koperasi (9 orang).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya memang memperhitungkan aspek penanganan korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara. “Tapi ini harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan kekuatan bukti,” ujarnya. Adapun pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, mengatakan banyaknya kepala desa yang terjerat kasus korupsi adalah akibat lemahnya pengawasan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Ia pun menggandeng sejumlah pihak, seperti kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Bintara Pembina Desa, untuk mengawasi penggunaan dana desa. “Saat ini sudah banyak yang melakukan pengawasan,” ujarnya. Salah satu asset penyalahgunaan dana desa adalah pengadaan genset yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang di butuhkan. Tertulis di laporan adalah pengadaan genset perkins. Namun faktanya di lapangan bukanlah genset perkins yang ada, namun merek lain yang kualitasnya jauh dibawah genset perkins. Untuk selisih harga genset perkins dengan merek lain juga cukup jauh, untuk itulah peran masyarakat dalam audit penggunaan dana desa sangatlah di butuhkan