Penagihan Iuran Peserta Libatkan Berbagai Lembaga

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menggencarkan penagihan iuran peserta tak aktif, yang jumlahnya kian membengkak. Juru bicara BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan lembaganya terus mendorong peningkatan kepatuhan peserta, tak terkecuali dari kelompok pekerja penerima upah (PPU). “Kami juga melibatkan aparat pengawas ketenagakerjaan hingga kejaksaan, berkoordinasi untuk mengawasi para pekerja yang tidak patuh,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Iqbal menyebutkan, peserta masuk kriteria tidak aktif lantaran tidak membayar iuran selama beberapa waktu. Akibatnya, menurut dia, mereka tak dapat mengakses manfaat layanan kesehatan. “Dia tidak bisa mendapatkan layanan sebelum melunasi tunggakannya,” ucapnya. BPJS Kesehatan sudah memastikan tidak ada lagi pelanggaran atau kebocoran, yakni peserta tak aktif bisa mendapatkan manfaat atau klaim. “Itu merugikan peserta lain dan menjadi tidak fair. Kami terus mendorong, mengedukasi, dan mengingatkan peserta tak aktif tentang kewajibannya untuk membayar iuran,” kata Iqbal.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta tidak aktif hingga Juni lalu sebanyak 17,37 juta jiwa, naik dari tahun lalu, yang berjumlah 13,30 juta jiwa. Sebanyak 77,8 persen peserta tidak aktif atau 13,52 juta jiwa masuk kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan sisanya adalah pekerja. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meminta BPJS Kesehatan mengoptimalkan penagihan iuran peserta yang menunggak pembayaran. Jumlah peserta yang rajin membayar iuran di kelompok PBPU atau mandiri hanya 54 persen. “Jadi, BPJS kami minta untuk meningkatkan kolektabilitas dana iuran,” ujarnya. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Marinus Gea, berharap pengejaran tunggakan peserta tak aktif bisa membantu mengurangi defisit BPJS Kesehatan. “BPJS tidak boleh malas, hanya menunggu uang pemerintah. Peserta tak aktif yang jumlahnya makin bertambah ini juga harus dikejar,” tuturnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hang Ali Saputra Syah Pahan. “BPJS harus menyadarkan masyarakat jangan hanya menuntut hak pelayanan tapi kewajiban membayar iuran tidak dipenuhi.