KPU Didesak Loloskan Mantan Koruptor

PANGKAL PINANG – Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur mendesak KPU setempat untuk meloloskan calon legislator mantan koruptor yang telah dicoret namanya. Desakan itu merujuk pada putusan sidang adjudikasi yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional tentang pencoretan kadernya sebagai bakal calon legislator. karena berstatus mantan terpidana kasus korupsi. Bawaslu Belitung Timur mengabulkan gugatan tersebut dan meminta KPU memasukkan tiga nama yang dicoret itu ke daftar bakal calon legislator. “Termohon (KPU) punya waktu tiga hari untuk melaksanakan putusan tersebut,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur, Wahyu Epan Yudhistira saat dihubungi Tempo, kemarin. Sebelumnya, KPU telah mencoret nama-nama tersebut karena melanggar Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang calon legislator berstatus mantan terpidana kasus korupsi, pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Namun para mantan koruptor melancarkan perlawanan dengan menggugat ke Bawaslu. Setidaknya 12 Bawaslu daerah telah mengabulkan gugatan 14 calon legislator berstatus mantan koruptor.

Mereka antara lain Bawaslu Belitung Timur, Bawaslu Jakarta, Bawaslu Sulawesi Utara, Bawaslu Toraja Utara, dan Bawaslu Rembang. Anggota Bawaslu pusat, Rahmat Bagja, mengatakan lembaganya menilai Peraturan KPU 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengikuti pemilu. Dia juga menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislator. “Kalau ada masalah di PKPU, acuannya harus tetap ke undang-undang,” ujar Rahmat. Ketua KPU Belitung Timur, Rizal, mengatakan lembaganya akan mengikuti instruksi KPU pusat. Mereka masih berkukuh menolak dua bakal calon legislator Partai Gerindra, Ferizal dan Mirhammuddin; serta satu calon legislator dari PAN, Masri. “Sebetulnya ada bakal calon legislator lain yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Satu lagi dari Partai Hanura, yang kemudian diganti partainya sendiri.” Adapun Ketua KPU Arief Budiman menyatakan telah mengajukan surat permintaan penundaan eksekusi ke Bawaslu. Ia juga meminta Bawaslu mengkoreksi putusan beberapa Bawaslu di daerah. ?