Dana Kapitasi Puskesmas Tambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA — Pemerintah akan menggunakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum terpakai untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Total dana kapitasi yang mengendap itu diperkirakan mencapai Rp 3 triliun. Adapun jumlah defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 10,98 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dana kapitasi bisa menjadi bagian dari bauran kebijakan untuk mengatasi defisit,” kata Kepala BPKP Ardan Adiperdana kepada Tempo, kemarin. Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas. Dana ini bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah tengah menindaklanjuti skema penggunaan dana kapitasi. Upaya yang dilakukan di antaranya melalui rekonsiliasi atau pemeriksaan posisi dana kapitasi yang belum dimanfaatkan di setiap puskesmas. “Perlu ada perbaikan pengelolaan dana kapitasi dan strategi untuk memanfaatkan sisa dana tersebut,” ucapnya. Mardiasmo mengatakan akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk membahas pemanfaatan dana kapitasi yang mengendap.

Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengusulkan untuk melakukan audit lebih lanjut guna memastikan apakah dana kapitasi yang mengendap benar mencapai Rp 3 triliun. “Nilai itu belum fix, belum tentu yang belum terpakai sebesar itu,” ujarnya. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal, mengatakan optimalisasi dana kapitasi ini bisa menjadi solusi untuk defisit BPJS, sekaligus meminimalkan potensi korupsi. Beberapa pejabat dinas kesehatan daerah dan kepala puskesmas diketahui tersandung kasus korupsi dana kapitasi. Terakhir, kepala puskesmas di Jawa Timur menjadi tersangka karena diduga menggangsir dana kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp 400 juta. “Harus ada evaluasi dalam sistem kapitasi ini. ,” ucapnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, terdapat sejumlah kelemahan yang harus diwaspadai dalam sistem JKN. Termasuk sistem pembayaran dan aturan penggunaan dana kapitasi di puskesmas.