Bawaslu Dinilai Melampaui Wewenang

JAKARTA– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui wewenang. Keputusan Bawaslu yang memenangkan gugatan sejumlah partai mengenai larangan mantan koruptor menjadi legislator dianggap telah menabrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. “Bawaslu melampaui kewenangannya karena menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan aturan yang masih berlaku (peraturan KPU),” ujar anggota Koalisi, Hadar Nafis Gumay, kemarin. Sebanyak 12 Bawaslu daerah telah mengabulkan gugatan dan meloloskan 14 mantan koruptor sebagai calon peserta pemilihan anggota legislatif 2019. Keputusan itu berlawanan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor, pengedar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislator. Bawaslu berdalih peraturan KPU itu bertentangan dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara maju dalam pemilu. “Koruptor ini warga negara atau tidak? Mereka punya hak atau tidak? Bukannya kami pro atau tidak, mereka ini warga negara, masalah hak asasi saja,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

Menurut Hadar, Bawaslu semestinya bertugas mengawasi bagaimana KPU melaksanakan peraturan KPU, bukan justru mempermasalahkan aturan yang sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Gugatan uji materi Peraturan KPU di Mahkamah Agung bahkan belum mulai disidangkan. MA masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena itu, Koalisi melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu (DKPP). “DKPP agar mengambil peran,” tutur Hadar. Hal senada diungkapkan anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina. Menurut dia, penilaian dan koreksi terhadap isi peraturan KPU bukan wewenang Bawaslu. “Bawaslu seharusnya tidak potong kompas dan menarik simpulan sendiri,” ujar dia. Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan lembaganya akan tetap menjalankan peraturan KPU. “Bukan menolak atau menerima (putusan Bawaslu). Tapi, sepanjang belum ada perubahan (putusan uji materi peraturan KPU di MA), kami akan tetap jalankan (peraturan KPU),” kata dia. Ia juga meminta Bawaslu untuk mengkoreksi ulang putusan pelolosan belasan mantan koruptor sebagai calon legislator. Ida Budhiarti, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan lembaganya akan menggelar sidang mediasi tripartit yang mempertemukan KPU dan Bawaslu, pada 5 September mendatang. Lembaganya akan mencoba membangun kesamaan persepsi tentang peraturan KPU dan UU Pemilu. “Desain kerangka hukum pemilu itu saling berkaitan dan akan mempengaruhi bagaimana institusi kelembagaan penyelenggaraan pemilu bekerja,” kata Ida